MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul ditemukannya sejumlah kekurangan saat Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua Pusat Pelayanan Gizi Pangan (SPPG) di kawasan 15 Ulu, Jakabaring.
Dalam sidak tersebut, tim menemukan 17 poin evaluasi yang harus segera ditindaklanjuti. Temuan tersebut antara lain permasalahan mengenai penerapan standar operasional prosedur (SOP), kebersihan lingkungan dapur, pengelolaan limbah, kondisi bangunan, dan keterbatasan jumlah staf.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ratu Dewa mengatakan, sidak dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyediaan pangan dalam program MBG berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, kualitas pangan tidak hanya dilihat dari kandungan gizinya saja, tetapi juga harus didukung dengan pengolahan yang higienis dan memenuhi standar kesehatan.
“Program ini menyangkut kesehatan masyarakat khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, seluruh SPPG harus benar-benar memperhatikan standar kebersihan, kesehatan dan SOP yang telah ditetapkan,” tegas Ratu Dewa.
Ia mengungkapkan beberapa kekurangan yang ditemukan antara lain lingkungan sekitar dapur tidak mematuhi SOP, tempat pembuangan sampah yang masih tercampur, dan kondisi atap bangunan yang terlalu rendah.
Selain itu, area memasak juga perlu dibersihkan lebih lanjut. Bahkan, kekurangan pekerja diyakini akan berdampak pada kelancaran operasional dapur.
“Ada 17 poin yang perlu kita perhatikan. Ini harus segera diperbaiki, jangan sampai ada hal-hal yang sebenarnya bisa diperbaiki dibiarkan begitu saja dan berdampak pada kualitas pangan yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ratu Dewa juga menegaskan, salah satu SPPG yang dinilai belum memahami SOP secara utuh diminta menjalani pelatihan ulang. Langkah ini dilakukan agar seluruh petugas memiliki pemahaman yang sama terkait standar pengolahan dan penyajian makanan.
Menurutnya, pengawasan terhadap program MBG bukan sekadar menjalankan tugas administratif, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Dari total 221 SPPG yang beroperasi di Kota Palembang, sebanyak 216 titik telah memenuhi standar kesehatan. Sementara 214 titik lainnya dinyatakan memenuhi syarat kebersihan.
Kami akan terus memantau. Kami telah membentuk gugus tugas khusus untuk memastikan setiap SPPG melaksanakan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada kelalaian yang berpotensi mempengaruhi kualitas pangan dan keamanan penerima manfaat, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr Fenty Aprina menjelaskan aspek kebersihan dalam pelaksanaan MBG harus diperhatikan sejak makanan diterima hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat makanan sudah siap disajikan. “Mulai dari pengantaran, penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga distribusi pangan harus memenuhi standar kebersihan,” jelas Fenty.
Dikatakannya, saat ini sekitar 4.321 penjamah makanan di SPPG Kota Palembang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat.
Setiap SPPG juga wajib memastikan minimal 50 persen ditambah satu orang dari total relawan yang mengikuti pelatihan. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh staf yang terlibat dalam proses penyediaan makanan, mulai dari juru masak, staf penyimpanan, hingga staf pengemasan.
“Pelatihan ini penting agar petugas memahami cara menangani makanan dengan baik, menjaga kebersihan peralatan, dan mencegah kontaminasi pada proses pengolahan makanan,” jelasnya.
Fenty menambahkan, penggunaan alat pelindung diri (APD), penutup kepala, dan pengaturan suhu penyimpanan pangan merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap SPPG.
“Staf juga tidak diperbolehkan membawa ponsel ke dalam area memasak. Hal seperti ini terkesan sederhana, namun sangat penting untuk menjaga kebersihan dan keamanan makanan,” tutupnya.
Pemkot Palembang memastikan evaluasi terhadap seluruh SPPG terus dilakukan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar, sekaligus memberikan jaminan pangan yang aman, sehat, dan bergizi bagi seluruh penerima manfaat.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
