SERGAI | Front Masyarakat Indonesia 1 (FKI 1) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) melaporkan resmi Dapur Pusat Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Sergai kepada Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI).
Melalui suratnya bernomor: 0753/FKI.1/SB/10/2026 tanggal 27 Oktober 2026, Ketua FKI 1 Sergai M. Nur Bawean menyampaikan kepada BGN RI bahwa dapur SPPG Sei Rampah dikenakan sanksi dan ditutup operasionalnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah mengirimkan surat ke BGN pusat,” tulis M. Nur Bawean melalui pesan WhatsApp, Senin (9/11/2026).
Dalam surat tersebut, dasar acuannya adalah FKI 1 Sergai meminta agar BGN Republik Indonesiaku memberikan sanksi dan menutup operasional dapur SPPG Sei Rampah karena: 1. Pada tanggal 2 Maret 2026, SPPG Sei Rampah dihentikan sementara oleh BGN RI karena Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada siswa SMK Negri 1 Sei Rampah mengandung ulat bulu, 2. SPPG Sei Rampah pada tanggal 23 Oktober 2026 terindikasi melakukan pencemaran. limbah cair ke pemukiman warga sebelah dapur MBG, nampaknya dapur SPPG Sei Rampah tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan mengabaikan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Kepala SPPG Sei Rampah diduga kuat mengancam atau menakuti Nenek Nani (76) yang tinggal di sebelah dapur. 4. SPPG Sei Rampah sudah tidak menyalurkan dan menyalurkan MBG ke SMK Negri 1 Sei Rampah sejak tanggal 2 Maret 2025 sehingga siswa tidak lagi menerima MBG dari SPPG manapun, dan siswa SMK Negri 1 Sei Rampah menjadi korban SPPG Sei Rampah. dan MBG tidak disalurkan, padahal MBG diketahui merupakan hak anak Indonesia, 5. Ketua Yayasan Bintang Selamat selaku rekan kerja SPPG Sei Rampah telah memberhentikan Nurasiyah sebagai relawan di SPPG.
PHK yang dilakukan Yayasan Bintang Meriyah pada Nurasiyah dinilai sepihak dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PHK bagi relawan SPPG harus melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/relawan SPPG harus mendapatkan haknya berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.
Berdasarkan poin di atas, M. Nur Bawean menghimbau kepada Kepala BGN RI untuk segera mengusut kasus ini serta membekukan atau menutup kegiatan SPPG Dusun 6 Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Sergai karena diduga tidak mematuhi aturan dan terus menimbulkan polemik.
Menurut M. Nur Bawean, surat pengaduan ini juga telah ditembuskan ke BGN RI, BGN Sumut, Bupati Sergai, dan Kepala SPPG Rampah.
“Dan suratnya sudah kami kirimkan ke NKRI, Sumut, Bupati SPPG Rampah Kiri.” tulis M. Nur Bawean dalam pesan WhatsApp-nya.
Sementara itu, Ketua SPPG Rampah Rico Hartono Hutagaol saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait salinan surat yang dikirimkan Ketua FKI 1, belum memberikan tanggapan.
Wartawan : Pujian
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Editor tidak bertanggung jawab atas konten atau akibat yang timbul dari konten ini. Agregator artikel oleh Agensi Digital JetMedia
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
