Ringkasan Berita:
- Bupati Pidie menyerahkan Draf KUA-PPAS 2027 ke DPRK Pidie untuk dibahas bersama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,386 triliun, belanja sebesar Rp1,461 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp75 miliar.
- Pemerintah Kabupaten Pidie menekankan penganggaran yang selektif dan tepat sasaran untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.
RakyatPos.id, SIGLI – Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah menghadiri Rapat Paripurna DPRK Pidie dengan agenda pembukaan sidang pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Utama DPRK Pidie, Senin (24/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pidie secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, didampingi Wakil Ketua I DPRK Pidie T. Zulkarnaini, Wakil Ketua II Teuku Saifullah TS, Sekretaris Daerah Pidie Samsul Azhar, dan Sekwan H. Idhami.
Dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah.
Baca juga: DPRK Abdya Buka Pembahasan KUA-PPAS 2027, Pendapatan Diproyeksikan Rp 866,57 Miliar
Dokumen ini merupakan instrumen strategis untuk menentukan arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Pidie.
Untuk Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.386.110.039.078. Sedangkan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.461.110.039.078.
Sedangkan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp75 miliar.
Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit antara pendapatan dan belanja daerah yang kemudian ditutupi melalui pembiayaan daerah.
Baca juga: APBK Banda Aceh 2027 Diproyeksikan Rp 1,4 Triliun, Wali Kota Serahkan Draf KUA-PPAS ke DPRK
Dengan demikian, Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 diusulkan dengan komposisi yang berimbang.
Bupati mengatakan, penyusunan anggaran tahun 2027 harus memperhatikan keterbatasan fiskal daerah, sementara kebutuhan masyarakat terus bertambah.
Oleh karena itu, kebijakan anggaran harus disusun secara selektif, fokus, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kebijakan anggaran tahun 2027 harus mampu mempercepat pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pidie periode 2025-2030, sehingga KUA-PPAS tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pemerintah, tetapi juga instrumen pembangunan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Bupati.
Lebih lanjut, ia menjelaskan target pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang tercantum dalam Rancangan KUA-PPAS masih bersifat sementara dan dapat dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan fiskal nasional.
Pemkab Pidie, kata dia, akan terus mempertajam agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara sehat, kredibel, dan realistis.
Pemerintah Kabupaten Pidie juga mengharapkan masukan, koreksi dan saran yang membangun dari pimpinan dan seluruh anggota DPRK Pidie pada saat pembahasan KUA-PPAS.
Hal ini diharapkan dapat memperkuat kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Pidie pada tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kapasitas fiskal daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan.
