Jayapura, RakyatPos.id – Pesawat anak perusahaan Pemprov Papua Tengah yang melayani penerbangan dari Nabire, Kabupaten Nabire, ibu kota provinsi dari enam kabupaten di wilayah tersebut, melakukan penerbangan perdana dengan rute Nabire-Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin (24/8/2026).
Dalam pelaksanaan program subsidi penerbangan ini, Pemprov Papua Tengah bekerja sama dengan maskapai penerbangan PT Associated Mission Aviation (AMA).
Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah Ewonggen Kokoya, M.AP mengatakan, Pemprov Papua Tengah berkomitmen memastikan manfaat subsidi penerbangan ini benar-benar dirasakan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh karena itu, dia menegaskan, tidak boleh ada praktik calo tiket bersubsidi di seluruh wilayah Papua Tengah.
“Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat di wilayah Papua Tengah, seluruh kabupaten dan enam kabupaten, jika ada calo (tiket) tolong lapor ke saya. Mulai hari ini sudah tidak ada lagi calo yang diperbolehkan memainkan tiket subsidi, baik subsidi dari pemerintah pusat maupun subsidi dari Pemprov Papua Tengah,” kata Ewonggen Kokoya, Senin (24/8/2026).
Menurut dia, larangan tidak ada calo ini berlaku untuk seluruh rute penerbangan bersubsidi di wilayah Papua Tengah, baik yang melayani wilayah pedalaman maupun rute yang selama ini dikenal sebagai jalur rekreasi.
“Main di pedesaan atau di kota. Semua harus berhenti. Jalan rekreasi tidak boleh lagi dimainkan. Tiket subsidi milik rakyat, bukan milik perorangan untuk diperjualbelikan,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk ikut memantau dan melaporkan jika menemukan praktik calo tiket pesawat bersubsidi di daerahnya masing-masing, agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
Subsidi penerbangan rute Nabire tujuan Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai dan Paniai diluncurkan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH bertepatan dengan peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2026, di Bandara Lama Nabire.
Subsidi penerbangan ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan dan pelayanan yang dilakukan Pemprov kepada masyarakat Papua Tengah.
Selain untuk memperlancar akses transportasi, kebijakan ini juga untuk mendukung program pembangunan di wilayah tersebut. Subsidi penerbangan ini ditargetkan bertahan hingga akhir tahun 2026.
