Jayapura, RakyatPos.id – Pemerintah Papua Nugini (PNG) menyatakan akan menutup kantor perwakilan Taiwan di Port Moresby, ibu kota negara.
“Pemerintah Marape-Rosso secara resmi mengumumkan penghentian segera operasi dan penutupan resmi kehadiran fisik Kantor Ekonomi Taiwan (Chinese Taipei Economic Office/Taiwan) di negara ini,” kata pemerintah dalam pernyataannya, seperti dikutip RakyatPos.id dari laman RNZ Pacific, Jumat (17/7/2026).
Pernyataan tersebut menyebutkan, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Dewan Eksekutif Nasional (kabinet).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sesuai dengan arahan eksekutif ini, kehadiran fisik Taiwan tidak lagi diakui atau diwajibkan dalam yurisdiksi Papua Nugini.”
Menteri Luar Negeri PNG Justin Tkatchenko mengatakan tindakan administratif ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menghormati dan menjunjung Kebijakan Satu China yang menjadi dasar PNG.
“Pemerintah Nasional memandang penataan kembali administratif ini sebagai langkah penting dan perlu untuk memperdalam kepercayaan antar negara, memperkuat nilai-nilai bersama, dan meningkatkan hubungan bilateral antara Papua Nugini dan Republik Rakyat Tiongkok ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Tkatchenko.
Reuters melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan langkah tersebut belum pernah dibahas sebelumnya dan pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan PNG.
“Kantor perwakilan kami di Papua Nugini akan terus beroperasi seperti biasa dan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan melindungi hak dan kepentingan negara kami serta memberikan layanan yang diperlukan bagi warga negara kami,” bunyi pernyataan tersebut.
Kementerian menambahkan bahwa pihaknya telah menghubungi negara-negara yang memiliki pandangan serupa untuk mencari perhatian dan dukungan dari komunitas internasional.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan pemerintahnya sangat mengapresiasi langkah Papua Nugini.
Kedutaan Besar Tiongkok di Papua Nugini mengatakan, keputusan yang tepat untuk menutup kantor di Taiwan akan semakin memperkuat landasan politik bagi pengembangan hubungan bilateral Tiongkok-PNG.
Taiwan memiliki hubungan diplomatik formal dengan Palau, Tuvalu dan Kepulauan Marshall di Pasifik, serta sembilan negara lainnya – Eswatini, Kota Vatikan, Belize, Guatemala, Haiti, Paraguay, St Kitts dan Nevis, St Lucia dan St Vincent & Grenadines.
Menurut laporan Reuters, negara tersebut secara de facto memiliki kedutaan besar di Papua Nugini, dan juga memiliki kantor serupa di Fiji.
Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, namun pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing, dengan mengatakan bahwa hanya masyarakat pulau tersebut yang dapat menentukan masa depan mereka.
Sebelumnya pada Kamis 16 Juli, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan bahwa langkah PNG “sangat dihargai” ketika dimintai komentar oleh seorang reporter pada konferensi pers reguler, menurut Kantor Berita Xinhua.
Kantor perwakilan Taiwan di Papua Nugini didirikan pada tahun 1990 setelah perjanjian perdagangan ditandatangani pada tahun sebelumnya, meskipun tidak ada hubungan diplomatik.
