-Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum menentukan arah usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah dinanti masyarakat.
Direktur Eksekutif IndexPolitica Alip Purnomo menilai PKS sedang dalam tahap perhitungan politik yang krusial. Partai pimpinan Al Muzzammil Yusuf ini dihadapkan pada pilihan antara perolehan lingkaran kekuasaan jangka pendek atau konsistensi sikap untuk membangun modal politik jangka panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PKS sedang menghitung arahnya, memilih kenyamanan menghemat uang pada kekuasaan saat ini atau konsistensi sikap menyelamatkan suara menjelang Pemilu 2029, kata Alip dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Januari 2026.
Secara matematis, posisi PKS tidak akan menentukan apakah ia masuk dalam jajaran pendukung Pilkada DPRD. Koalisi pendukung kebijakan ini memperoleh suara yang cukup untuk memenangkan suara di parlemen, dengan atau tanpa PKS.
Karena itu, Alip menilai PKS lebih rasional secara politik dalam mengambil sikap berlawanan.
“Bergabung dalam koalisi Pilkada DPRD tidak menambah nilai politik apa pun bagi PKS. Sebaliknya, jika PKS dan PDIP menolak kebijakan tersebut, mereka akan tampil sebagai kekuatan moral, partai yang berpihak pada rakyat dan menjaga semangat reformasi,” jelasnya.
Sikap ini juga berpotensi melahirkan konfigurasi politik baru yang menarik, yaitu koalisi agama dan nasionalis yang memiliki daya tarik elektoral yang kuat.
“Kalau mau simbolis, ini bisa disebut koalisi merah putih yang sebenarnya. PDIP merah, PKS putih,” jelasnya.
“Masyarakat menunggu apakah PKS akan tenggelam dalam pelukan kekuasaan, atau tetap menjadi partai yang tetap kritis ketika demokrasi dibajak oleh kepentingan elite,” tutupnya.
Saat ini mayoritas partai mendukung pengembalian pilkada melalui DPRD, mulai dari Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, hingga PAN. Sementara PDIP dengan tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD.
