RakyatPos.id – Abu vulkanik akibat letusan Gunung Anak Krakatau dilaporkan telah menyebar ke tiga provinsi. Daerah yang terdampak paparan abu vulkanik antara lain DKI Jakarta, Banten, dan Lampung.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui video conference untuk mendapatkan informasi terkini terkait kondisi wilayah terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tadi kami melakukan video conference dengan para Pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Semuanya mengabarkan tidak ada laporan korban jiwa sementara,” kata Suharyanto dalam konferensi pers online, Minggu (6/9).
Menurut dia, pendataan dampak fisik letusan masih terus dilakukan. BNPB juga terus memantau perkembangan situasi di tiga provinsi terdampak abu vulkanik, termasuk DKI Jakarta yang juga terdampak.
“Dampak fisik kerusakan ini masih dalam pendataan. Memang di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Lampung semuanya terpapar abu vulkanik, seperti yang sudah dijelaskan Kepala BMKG sebelumnya,” kata Suharyanto.
BNPB, lanjut Suharyanto, telah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak terus terpantau. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan melibatkan BPBD di daerah serta tim BNPB yang diterjunkan langsung ke lapangan.
Pertama, sekali lagi kami melakukan video conference, tentunya akan terus kami lakukan untuk mengetahui detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari kondisi masyarakat terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, ujarnya.
Selain pemantauan jarak jauh, BNPB mengirimkan tim pendahuluan ke wilayah terdampak. Sebanyak 10 personel dikerahkan untuk melihat langsung situasi letusan Gunung Anak Krakatau sekaligus mengidentifikasi dampaknya terhadap masyarakat.
“Mereka sudah berangkat ke sana, mereka akan memantau langsung situasi di lapangan terkait letusan Gunung Anak Krakatau itu sendiri dan dampaknya bagi masyarakat,” kata Suharyanto.
BNPB juga melakukan pengecekan kesiapan berbagai perangkat penanggulangan bencana di daerah. Pemeriksaan tersebut meliputi peralatan pemantauan, sirine peringatan, rambu evakuasi, dan dokumen rencana darurat yang dimiliki pemerintah setempat.
Kemudian yang kedua, kami sudah melakukan pengecekan terkait kesiapan peralatan. Nah, tadi Kepala BMKG juga menyampaikan seperti peralatan pemantauan, kemudian sirine, rambu evakuasi, kemudian software contingency plan untuk masing-masing kabupaten terdampak, jelasnya.
Tak hanya perlengkapan, BNPB juga mengecek ketersediaan kebutuhan pokok dan logistik di wilayah terdampak. Pemerintah daerah diminta memastikan persediaan dan stok pangan di gudang logistik pemerintah provinsi dan kabupaten tetap mencukupi jika kondisi memburuk dan diperlukan bantuan.
“Jangan sampai isinya kosong, dan bila diperlukan bantuan dari pemerintah pusat, kami akan segera dorong,” tegas Suharyanto.
Sementara itu, hingga saat ini belum ada pemerintah kabupaten atau provinsi yang terkena dampak yang menyatakan status darurat.
Meski demikian, BNPB memastikan langkah antisipatif tetap berjalan dan bantuan dari pemerintah pusat dapat segera dikerahkan apabila situasi di lapangan memerlukan penanganan lebih lanjut.
