RakyatPos.id – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tengah bergulir di DPR RI mendapat sorotan tajam. Pasalnya, manuver para elite politik di Senayan dinilai hanya berkutat pada urusan bagi-bagi kekuasaan tanpa sedikit pun menyentuh ancaman kerusakan lingkungan akibat limbah pesta demokrasi.
Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Pemilu Berwawasan Lingkungan” yang diselenggarakan oleh JBI Jakarta berkolaborasi dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Acara ini berlangsung di Aula Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Senin (28/9/2026).
Ketua JBI Jakarta, Yanuar Catur Pamungkas, menyayangkan narasi perdebatan RUU Pemilu yang hanya didominasi oleh isu parliamentary threshold maupun presidential threshold. Padahal, setiap lima tahun sekali, pemilu selalu menyisakan masalah lingkungan yang serius.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kesadaran ekologis masyarakat kita memang masih rendah, tapi itu adalah akibat langsung dari minimnya keteladanan para elite politik. Tidak ada iktikad baik untuk memikirkan hal yang sesimpel menekan limbah pemilu, apalagi membuat kebijakan lingkungan yang lebih besar,” tegas Yanuar dalam forum tersebut.
Yanuar mengingatkan filosofi dasar bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Oleh karena itu, ia mendesak agar regulasi pemilu diarahkan pada penguatan sistem di hulu. Menurutnya, butuh effort dan kemauan politik yang kuat untuk mencegah munculnya limbah kampanye, daripada harus menguras tenaga dan anggaran pemerintah daerah untuk mengurus gunungan sampah APK (Alat Peraga Kampanye) yang terlanjur mencemari kota di hilir.

Guna mewujudkan visi pemilu ramah lingkungan, JBI Jakarta mengusulkan empat gagasan teknis untuk dimasukkan ke dalam draf RUU Pemilu:
1. Menerapkan Sistem EPR (Extended Producer Responsibility) Politik
Partai politik dan kandidat harus diwajibkan bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup materi kampanye mereka, mulai dari pembuatan hingga daur ulang pasca-pemilu. Tanggung jawab ini disamakan dengan standar perusahaan komersial dalam mengelola limbah produknya.
2. Pemberlakuan Deposit Lingkungan
Sebagai bentuk komitmen, penyelenggara pemilu perlu mewajibkan setiap kontestan menyetorkan uang jaminan (deposit) kepada negara. Dana ini akan menjadi jaminan ganti rugi apabila aktivitas kampanye mereka terbukti merusak fasilitas umum atau meninggalkan tumpukan sampah yang mencemari lingkungan.
3. Mendorong Transisi E-Voting
JBI mendesak dimulainya sistem pemilu elektronik (e-voting). Meskipun server dan infrastruktur digital tetap menyedot energi yang berujung pada emisi karbon, dampaknya dinilai jauh lebih terukur dan ramah lingkungan ketimbang harus terus menebang pohon demi memproduksi jutaan ton kertas surat suara setiap pemilu.
4. Pengetatan Zonasi Kampanye
Aturan pemasangan APK harus ditata secara tegas dalam zonasi tertentu. Hal ini untuk mencegah maraknya spanduk atau baliho liar yang merusak estetika, memicu polusi visual, serta mengganggu ketertiban umum.
Di akhir diskusi, Yanuar menyerukan gerakan kontrol sosial dari masyarakat untuk mengawal jalannya pemilu yang berwawasan lingkungan. Ia mengajak warga untuk tidak tinggal diam melihat perusakan lingkungan demi syahwat politik.
“Masyarakat harus ambil bagian menjadi pengawas. Jika ada kontestan atau tim sukses yang kampanye dengan merusak pohon, memaku di sembarang tempat, atau tidak peduli pada lingkungan, viralkan saja! Hukuman sosial dari warganet sangat diperlukan agar para elite ini kapok dan tidak main-main dengan isu konservasi lingkungan,” pungkas Yanuar. (rls)



















