Prof Dr Apridar SE MSiDosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK dan Tenaga Ahli Satgas Pemantauan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi DPRA Aceh
HAMPIR Setahun telah berlalu sejak bencana hidrometeorologi dahsyat berupa banjir bandang dan tanah longsor melanda 18 kabupaten/kota di Aceh pada akhir tahun 2025. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 Januari 2026 mencatat, 530 orang meninggal dunia di Aceh, 31 orang masih hilang, dan 356.658 orang mengungsi. Kerusakan fasilitas umum sangat besar, antara lain 1.312 fasilitas pendidikan, 631 tempat ibadah, 141 fasilitas kesehatan, 17 jembatan, dan 38 jalan terdampak.
Bencana ini bukan sekadar peristiwa alam biasa. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengidentifikasi, banjir bandang dipicu oleh curah hujan ekstrem yang diperburuk oleh degradasi lingkungan, perubahan tutupan lahan, dan konversi hutan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Artinya bencana ini mempunyai korelasi yang kuat dengan aktivitas manusia dalam mengelola alam. Oleh karena itu, pemulihan memerlukan lebih dari sekedar pekerjaan biasa. Di sinilah peran strategis Satgas Pengawasan DPRA diuji dan dituntut memberikan kontribusi nyata. Di tengah keluhan “negara seolah-olah ada dan tidak ada” dalam penanganan bencana Aceh, masyarakat justru menunjukkan kapasitas luar biasa yang patut diapresiasi dan menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah. Di berbagai titik, warga bergotong royong membangun jembatan “tuan rumah” darurat dengan menggunakan sumbangan sukarela senilai miliaran rupiah tanpa menunggu instruksi atau bantuan materiil dari pemerintah. Mereka pun menyediakan jalan alternatif “seberang kepala hiu” sebagai terobosan cerdas mengatasi kemacetan panjang dan melelahkan di jalan utama Kutablang, Bireuen yang terputus akibat longsor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Inisiatif lokal ini mengingatkan kita pada temuan penelitian pasca tsunami tahun 2004 yang dilakukan oleh para ahli dari Universitas Syiah Kuala dan berbagai lembaga internasional, bahwa modal sosial, ikatan antar warga, kepercayaan dan jaringan kerja sama merupakan pendorong penting pemulihan ekonomi jangka panjang. Ketika bantuan pemerintah terkendala birokrasi dan proses administrasi yang berbelit-belit, masyarakat tidak bisa menunggu. Mereka bergerak dengan segala keterbatasan yang ada. Semangat “Kita Aceh Meutaloe Wareeh” bukan sekedar slogan, namun bukti ketahanan kolektif yang tertanam dalam sejarah perjuangan masyarakat Aceh dari masa ke masa.
Pertanyaan reflektif yang kemudian muncul adalah: mampukah pemerintah menandingi kecepatan, ketepatan, dan keikhlasan gerakan masyarakat ini? Atau justru sebaliknya, pemerintah malah menjadi penghambat dengan birokrasi yang berbelit-belit dan prosedur yang tidak berpihak pada korban?
Tantangan dalam memberikan bantuan
Salah satu tugas krusial yang dihadapi pada masa pemulihan ini adalah pemberian bantuan sosial berskala besar yang bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk sandang, pangan, dan papan bagi para korban. Dinas Sosial Provinsi Aceh bersama dinas sosial kabupaten/kota berencana mendistribusikan komoditas seperti sarden kalengan, kecap, minyak goreng, beras dan berbagai kebutuhan pokok lainnya dalam jumlah yang sangat besar. Namun ada kekhawatiran mendasar yang perlu diantisipasi sejak dini: bagaimana memastikan seluruh bantuan tepat sasaran, berkualitas, dan tidak kadaluwarsa?
Pengalaman penanggulangan bencana di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan kebutuhan dan preferensi penerima manfaat. Bantuan yang tidak sesuai, kadaluwarsa, atau bahkan rusak saat transit justru akan menambah penderitaan korban, bukan meringankannya. Penelitian yang dimuat dalam International Journal of Disaster Risk Reduction (2024) menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan yang tidak responsif terhadap kebutuhan lokal berpotensi menimbulkan kecemasan dan konflik psikososial baru di tingkat masyarakat.
Di sinilah letak “kerja cerdas” yang harus dilakukan pemerintah. Daripada sekadar mengejar jumlah dan angka realisasi anggaran, pengadaan harus memperhatikan beberapa prinsip mendasar. Pertama, ketepatan waktu. Barang hendaknya tiba pada saat dibutuhkan, bukan pada saat mendekati tanggal kadaluwarsa atau bahkan setelah masa berlakunya habis. Kedua, kesesuaian dengan preferensi dan budaya lokal. Produk-produk Aceh harus menjadi prioritas untuk menstimulasi perekonomian daerah yang sedang terpuruk. Ketiga, transparansi distribusi yang melibatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat agar tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan di tengah jalan.
Penggerak ekonomi
Ironisnya, di tengah kepedihan dan kesedihan yang mendalam, ternyata ada peluang yang sering diabaikan oleh para pengambil kebijakan. Pengadaan bantuan dalam jumlah besar dapat menjadi momentum strategis untuk menghidupkan kembali produk lokal Aceh yang sempat terpuruk akibat persaingan dengan produk luar daerah. Bayangkan jika ikan sarden kalengan diganti dengan ikan lokal yang dikemas dengan baik, kecap buatan UMKM Aceh, minyak goreng dari pengusaha daerah, dan beras dari petani lokal yang masih tersisa. Ini bukan sekadar soal “membeli produk sendiri” dalam semangat nasionalisme sempit, melainkan strategi pemulihan ekonomi yang terukur dan multi dampak.
Penelitian dari Journal of Development Economics (2025) menunjukkan bahwa pengadaan publik yang mengunggulkan produk lokal pada situasi pascabencana mampu mempercepat pemulihan perekonomian daerah hingga 40 persen lebih cepat dibandingkan pengadaan yang mengandalkan produk impor atau luar negeri. Hal ini terjadi karena efek pengganda peredaran uang di tingkat lokal (local multiplier effect) jauh lebih tinggi.
Bahkan, inovasi-inovasi pascabencana mulai bermunculan dari masyarakat dan akademisi Aceh. Lumpur banjir yang sebelumnya hanya dianggap sampah, mulai diteliti untuk diolah menjadi batu bata ringan yang bisa digunakan untuk membangun kembali rumah korban. Limbah kayu dari hutan yang tumbang diolah menjadi produk kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Teknologi hidroponik sistem terapung mulai dikembangkan di beberapa titik untuk menjamin ketahanan pangan pada lahan pertanian yang terkena dampak banjir. Semua ini membuktikan bahwa bencana dapat menjadi pintu masuk transformasi ekonomi dan sosial jika dikelola dengan visi yang tepat dan selaras dengan kepentingan masyarakat.
pengawasan DPRA
Resmi dibentuk oleh DPRA pada April 2026, Satgas Pengawasan DPRA memiliki roadmap pemantauan yang jelas dan terstruktur: koordinasi lintas sektor, pemutakhiran data digital korban dan kerusakan, sinkronisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) Pasca Bencana dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berkelanjutan, pendataan tempat tinggal sementara (huntara), dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemantauan. Tugas Satgas bukan sekadar memantau dari jarak jauh, namun memastikan bahwa setiap kebijakan respons benar-benar berdampak signifikan terhadap pemulihan jangka panjang dan bukan sekedar proyek jangka pendek yang berakhir sia-sia.
