Jayapura, RakyatPos.id – Taiwan mengevaluasi kembali hubungan ekonominya dengan Papua Nugini (PNG), setelah PNG mengumumkan penutupan kantor perwakilan Taipei di Port Moresby.
Pejabat Taiwan dikabarkan terkejut dengan keputusan tersebut, seperti dilansir RakyatPos.id dari laman RNZ Pacific, Selasa (21/7/2026).
The Taipei Times melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Taiwan mengadakan pertemuan untuk membahas kemungkinan tanggapan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seorang juru bicara kementerian mengatakan hal ini termasuk meninjau pembelian gas alam cair (LNG) Taiwan dari PNG.
Mereka mengatakan bahwa impor LNG Taiwan sebesar 1,2 juta ton setiap tahunnya merupakan sepertiga dari ekspor LNG PNG dan merupakan sumber pendapatan utama bagi negara tersebut.
Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung mengatakan pemerintah telah memulai peninjauan kembali hubungan ekonomi bilateral, termasuk impor LNG jangka panjang.
Taiwan mengimpor lebih dari 1,2 juta ton LNG dari PNG setiap tahun berdasarkan perjanjian pasokan selama 20 tahun dengan perusahaan milik negara CPC Corporation. Pembelian tersebut mencakup hampir sepertiga ekspor bahan bakar negara Pasifik tersebut.
“Hubungan kami dengan Papua Nugini, seperti yang diklaim beberapa pejabat (di sana), bukannya tanpa ikatan ekonomi,” kata Lin, Minggu (19/7/2026). “Taiwan membeli hampir sepertiga produksi LNG mereka,” imbuhnya seperti dilansir www.scmp.com
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri PNG Justin Tkatchenko mengatakan bahwa keputusan untuk mengakhiri perwakilan Taiwan di PNG sejalan dengan kebijakan Satu Tiongkok PNG.
Pengumuman tersebut muncul seminggu setelah pemerintah PNG menyampaikan kekhawatirannya atas uji coba rudal balistik berkemampuan nuklir yang dilakukan Tiongkok di Pasifik Selatan.
Tkatchenko mengatakan kepada RNZ Pacific, pengumuman tersebut hanyalah formalitas atas keputusan yang telah diambil beberapa waktu lalu. Namun, Taiwan mengatakan langkah tersebut belum dibicarakan dengan mereka sebelumnya.
Pengumuman tersebut disambut baik oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan bahwa Beijing “sangat memuji” penutupan Kantor Ekonomi Taipei di Port Moresby, PNG.
Dia menggambarkan hal ini sebagai bukti lebih lanjut bahwa kepatuhan terhadap prinsip satu Tiongkok “mencerminkan keinginan komunitas internasional dan tren saat ini”.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan Washington “sangat prihatin” dengan keputusan PNG dan menyebutnya sebagai bagian dari kampanye intimidasi Beijing.
Papua Nugini menjalin hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 1976, setahun setelah kemerdekaan PNG pada 16 September 1975 dari Inggris dan Australia. Sejak saat itu, negara-negara tetangga Indonesia mengakui RRT berdasarkan kebijakan Satu Tiongkok.
Namun, pada bulan Juli 1999, PNG sempat mengumumkan pembentukan hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. Pada tanggal 5 Juli 1999, Menteri Luar Negeri PNG saat itu, Roy Yaki, dan Menteri Luar Negeri Taiwan, Jason Hu, menandatangani komunike yang menyatakan bahwa PNG akan menjadi mitra diplomatik Taiwan yang ke-29.
Kebijakan ini berubah setelah Makere Morauta menjadi PM pada tanggal 13 Juli 1999 dan Pemerintah Morauta menganggap komunike tersebut tidak ditandatangani dengan stempel yang sah, dan menyatakan bahwa pengakuan tersebut tidak pernah sah secara resmi.
PNG menegaskan kembali kebijakan Satu Tiongkok dan menyangkal bahwa aliansi diplomatiknya telah berubah.
Sebelum dan sesudah peristiwa tahun 1999, Taiwan menjalin hubungan semi-resmi atau kuasi-diplomatik dengan PNG, pada tahun 1989, Taiwan dan PNG menandatangani perjanjian perdagangan, kemudian pada tahun 1990, Taiwan mendirikan kantor perdagangan di Port Moresby.
Taiwan terlibat dalam misi bantuan pertanian, bantuan kemanusiaan darurat jika terjadi gempa bumi atau letusan gunung berapi di PNG.
Interaksi ini memungkinkan Taiwan untuk mempertahankan kehadiran operasional dan niat baik di PNG meskipun tidak ada pengakuan formal.
Hubungan kerja sama tersebut berakhir ketika Menteri Luar Negeri PNG Justin Tkatchenko di bawah pemerintahan James Marape secara resmi menutup Kantor Perwakilan Taiwan di Port Moresby pada 14 Juli 2026.
