RakyatPos.id – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengomentari pengunduran diri Nanik S. Deyang selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), namun tetap menjadi Komisaris PT Pertamina Tbk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai Nanik tidak konsisten dengan sikapnya.
Bhima menilai Nanik enggan mengundurkan diri sebagai Komisaris Pertamina karena gaji yang diterimanya lebih tinggi dibandingkan saat masih menjabat Kepala BGN.
Oleh karena itu, Bhima menilai alasan Nanik mengundurkan diri karena faktor kesehatan tidak masuk akal.
Alasan kesehatannya juga tidak masuk akal karena Nanik menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menjadi Kepala BGN. (Bukankah tidak logis juga jika tidak mengundurkan diri sebagai Komisaris Pertamina?) Betul, tidak konsisten.
“(Apa alasan Nanik enggan mundur sebagai Komisaris Pertamina?) Gajinya lebih menggiurkan dibandingkan Kepala BGN,” ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com di Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/7/2026).
Berkaca dari penilaiannya, Bhima pun menilai mundurnya Nanik sebagai Kepala BGN bukan karena faktor kesehatan.
Ia menduga Nanik mundur karena mendapat tekanan dari Presiden Prabowo Subianto atau masyarakat.
Menurut Bhima, Prabowo tetap ingin program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilaksanakan, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan keinginan masyarakat.
“Nanik mengundurkan diri karena mendapat tekanan dari dua arah. Presiden ingin program tetap berjalan, sedangkan masyarakat ingin MBG dihentikan sejak kasus korupsi BGN muncul,” jelasnya.
Selain itu, Bhima juga menilai dirinya tengah konflik antara Polri dan TNI terkait pengelolaan program MBG.
Ia meyakini jika terjadi gesekan antara Nanik dengan Polri atau TNI, ada kemungkinan ia akan dikriminalisasi.
Nanik dikhawatirkan juga berada dalam arena konflik yang melibatkan polisi dan tentara. Sebagai warga sipil, ada risiko Nanik dikorbankan atau dikriminalisasi, ujarnya.
Lebih lanjut, Bhima menyoroti upaya yang saat ini dilakukan BGN dalam melakukan evaluasi tata kelola MBG.
Menurut dia, program prioritas Prabowo akan sulit diperbaiki karena permasalahannya dinilai kronis.
Dia mengatakan perbaikan hanya bisa dilakukan oleh Prabowo, bukan pejabat BGN.
“Anggaran yang jumbo dan jumlah kitchen point yang sudah mencapai 27 ribu membuat perbaikan tata kelola MBG menjadi kompleks dan sulit.”
“Mundurnya dua Kepala BGN dalam waktu singkat juga menunjukkan bahwa permasalahan MBG sudah kronis dan sulit diselesaikan kecuali ada kemauan politik dari Prabowo,” ujarnya.
