RakyatPos.id – Sekjen PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengkritisi rencana pelibatan Pejabat Pengawas Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, perwira militer tidak boleh terlibat dalam hal-hal yang merupakan kewajiban sipil karena berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan negara.
Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menghadiri pameran sejarah dan arsip foto Meretas Jalan Menuju Demokrasi dalam rangka memperingati 30 tahun peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) di Museum Koleksi, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (21/7/2026).
“Penggunaan unsur militer untuk kepentingan pemungutan pajak sama sekali tidak dibenarkan dan merupakan bagian dari penyalahgunaan kekuasaan negara,” kata Hasto.
Hasto menilai keterlibatan Babinsa dalam pengawasan kepatuhan perpajakan merupakan langkah yang tidak tepat. Menurut dia, urusan perpajakan berkaitan dengan kesadaran dan kewajiban warga negara sehingga tidak boleh melibatkan aparat militer.
Ia mengingatkan, praktik pemanfaatan TNI dan Polri untuk kepentingan kekuasaan tidak boleh terulang kembali.
Wacana tersebut pun ia kaitkan dengan praktik pada masa penjajahan Hindia Belanda.
Mengutip buku Ratu Adil: Perjuangan Rakyat Kecil karya Sindhunata, Hasto mengatakan pemungutan pajak saat itu dilakukan dengan melibatkan pejabat negara dan dibarengi dengan tindakan represif terhadap rakyat.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh kembali ke pola seperti itu.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyinggung temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996.
Ia mengatakan salah satu temuan penting Komnas HAM adalah adanya campur tangan pemerintah terhadap kedaulatan partai politik sehingga memicu konflik internal hingga berkembang menjadi konflik terbuka yang melibatkan aparat keamanan dan unsur intelijen.
Selain itu, Hasto menyatakan penyerangan terhadap kantor PDI yang saat itu dipimpin Megawati Soekarnoputri juga menurut temuan yang disampaikannya juga mendapat dukungan pemerintah.
Ia mengatakan, sejumlah petinggi ABRI hadir dan mengambil pimpinan langsung dalam kejadian tersebut.
