Jayapura, RakyatPos.id – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa SH menekankan pentingnya administrasi kependudukan atau Adminduk. Oleh karena itu, masyarakat Provinsi Papua Tengah diminta melengkapi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
Penegasan Gubernur Nawipa ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Papua Tengah, Albertus Iyai, saat membuka Sosialisasi Penguatan Kapasitas Administrasi Kependudukan bagi Aparat Desa Waroki dan Gerbang Sadu di aula Kali Senen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa (14/7/2026).
Albertus Iyai mengatakan, administrasi kependudukan yang lengkap merupakan nafas kesejahteraan hidup, karena setiap pelayanan publik mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga ketenagakerjaan memerlukan administrasi kependudukan yang lengkap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi setiap warga negara wajib memiliki administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap,” kata Albertus Iyai.
Menurut dia, dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), akta kelahiran, akta nikah, akta cerai, dan akta kematian bukan sekedar persyaratan administratif, melainkan merupakan identitas hukum setiap warga negara.
Kelengkapan administrasi kependudukan ibarat nafas kehidupan yang menghubungkan masyarakat dengan hak-haknya yaitu akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, pelayanan perbankan, pekerjaan, dan perlindungan hukum, ujarnya.
Selain itu, menurut Albertus Iyai, data yang akurat memungkinkan pemerintah merencanakan pembangunan tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan.
Dengan kelengkapan dokumen kependudukan, pelayanan publik akan berjalan lebih cepat, transparan, efektif dan menjadi langkah nyata menuju masyarakat Papua Tengah yang sejahtera.
“Peraturan administrasi kependudukan merupakan landasan utama pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Albertus Iyai juga berharap para peserta sosialisasi dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi dan memperdalam tata kelola administrasi yang benar.
Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh harus diterapkan secara konsisten di setiap desa, sehingga pelayanan administrasi menjadi lebih tertib.
Sebab, tertib administrasi kependudukan menjadi landasan perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Papua Tengah
Sosialisasi berlangsung dalam dua sesi materi. Sesi pertama disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Papua Tengah, Yermias Mote.
Beliau menyampaikan materi dengan topik “Pentingnya Data dan Dokumen Kependudukan Bagi Perorangan dan Pemerintahan Desa”.
Materi ini menekankan bahwa data yang akurat merupakan dasar pemberian layanan dan perencanaan pembangunan pada tingkat paling bawah.
Sesi kedua disampaikan oleh Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, Christian Paul Raymond.
Ia menjelaskan secara rinci syarat dan tata cara penerbitan berbagai dokumen kependudukan. Kedua sesi dipandu oleh Kepala Bagian Evaluasi dan Monitoring, Herman Anou sebagai moderator.
Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Roni Abidondifu mengapresiasi antusiasme para peserta.
Ia mengajak perangkat desa untuk terus berkoordinasi dengan instansi terkait, guna menjaga ketertiban administrasi.
Bagi warga, dokumen adalah kunci haknya. Bagi pemerintah desa, data yang benar menjadi landasan dalam menyusun program, menetapkan kebijakan, merencanakan anggaran, dan menyalurkan bantuan tepat sasaran, kata Roni Abidondifu.
Melalui sosialisasi ini diharapkan Desa Waroki dan Desa Gerbang Sadu dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
Mendorong kesadaran warga dalam melengkapi dokumen, serta menghasilkan data kependudukan yang valid, akurat dan terkini sebagai landasan kokoh dalam membangun Papua Tengah yang maju dan sejahtera.
Lanjutkan Membaca
