Penanganan infrastruktur pada masa tanggap darurat bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Memasuki masa transisi, kami akan terus mengawal pembangunan infrastruktur permanen yang tidak hanya memulihkan kondisi pascabencana, namun juga meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan layanan dasar masyarakat.
RakyatPos.id, BANDA ACEH – Balai Pengelolaan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Aceh terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi penanganan pascabencana dari tahap tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, hingga pembangunan infrastruktur permanen di berbagai wilayah terdampak di Provinsi Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain menjamin kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan air minum, sanitasi, dan pelayanan perencanaan wilayah, BPBPK Aceh juga mempercepat pemulihan infrastruktur perumahan yang aman, layak, dan berkelanjutan sebagai bagian dari prinsip Build Back Better dan Improve Resilience.
Kepala BPBPK Aceh Tommy Permadhi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/7/2026), mengatakan fase transisi merupakan tahapan penting dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, berbagai sarana dan prasarana darurat yang telah dibangun menjadi landasan untuk membangun infrastruktur permanen yang lebih tangguh.
“Penanganan infrastruktur pada masa tanggap darurat bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Memasuki masa transisi, kami akan terus mengawal pembangunan infrastruktur permanen yang tidak hanya memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan layanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Pada masa tanggap darurat, BPBPK Aceh bergerak cepat dalam merespons bencana. Hanya dua hari pascabencana (H+2), tim sudah berada di berbagai lokasi terdampak mendistribusikan sarana dan prasarana pendukung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Peralatan yang disalurkan antara lain bahan penjernih air berupa PAC dan kaporit, hidran umum berkapasitas 2.000 liter 123 unit, tower air berkapasitas 500 liter 46 unit, toilet portable 49 unit, toilet knockdown 30 unit, bioriti 19 unit, tangki air 17 unit, tangki sampah 3 unit, dan mobile water treatment plant (IPA) 19 unit.
Selain itu, BPBPK Aceh mengerahkan armada logistik berupa dump truck, hand truck, kendaraan double cab, dan tronton untuk mempercepat pendistribusian peralatan, material, dan penunjang operasional pada masa tanggap darurat.
Sebanyak 65 personel dikerahkan, terdiri dari 42 personel BPBPK Aceh dan 23 personel Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka ditempatkan di sejumlah kabupaten/kota terdampak untuk memastikan layanan dasar, khususnya penyediaan air bersih, tetap berjalan.
Pada masa tanggap darurat, BPBPK Aceh berhasil mendistribusikan 4.236.810 liter air bersih kepada masyarakat terdampak. Capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana.
Penanganan Infrastruktur Masa Transisi
Memasuki masa transisi menuju pembangunan permanen, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan BPBPK Aceh melaksanakan berbagai program pemulihan di sektor air minum, sanitasi, dan pengembangan kawasan strategis.
Di bidang air minum, BPBPK Aceh telah mengoperasionalkan 17 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tamiang. Selain itu juga dibangun 16 sumur bor dangkal dan 95 sumur bor dalam untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Di bidang sanitasi sampah, penanganannya dilakukan melalui penataan tempat pengolahan akhir (TPA), pengangkutan sampah, serta pembersihan material banjir dan longsor di sejumlah wilayah terdampak. Hingga saat ini, total material yang diangkut mencapai 33.163,69 ton di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Aceh Selatan.
