RakyatPos.id – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi sorotan usai mengeluarkan pernyataan tegas terkait wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo, Ahok menegaskan wacana tersebut bukan hanya terbelakang, tapi juga merupakan bentuk perampasan hak masyarakat.
Ahok menegaskan dengan lantang, “Makanya kalau masyarakat ngotot kembali ke DPRD, itu yang pertama merampas hak rakyat.”
Pernyataan ini merespons munculnya kembali anggapan bahwa kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.
Ahok mengatakan model pemilu ini identik dengan praktik jual beli politik, lobi tertutup, bahkan transaksi suara.
Ahok Ungkap Praktik Lama: “Di DPRD Semua Bisa Diatur!”
Dalam penjelasannya, Ahok menjelaskan bagaimana pemilu melalui DPRD lalu membuka peluang transaksi politik secara masif.
Ia menyebut pengalaman ini sebagai bukti bahwa pemilu tidak mencerminkan keinginan rakyat, melainkan keinginan elite yang mampu membayar.
Kombinasi Dua Kritik Tajam: “Sistem Ini Dibangun Agar Orang Bisa Menipu!”
Kritik Ahok tidak hanya berhenti pada mekanisme pemilihan kepala daerah saja.
Dia menjelaskan, sebagian masyarakat memandang Pilkada bukan sebagai ajang kompetisi program atau gagasan, melainkan kompetisi curang.
Kutipan yang langsung menjadi viral berbunyi:
“Pilkada ini merupakan keuntungan dari kecurangan, bukan keuntungan menjual program untuk rakyat.”
Menurut Ahok, banyak elit politik yang menolak sistem yang lebih transparan karena akan mempersulit mereka melakukan kecurangan.
Ia menilai, seiring semakin banyaknya mekanisme pemilu yang melibatkan masyarakat secara langsung, maka ruang bermain transaksi politik semakin sempit.
Ahok: Kenapa Kita Kembali ke Sistem Lama?
Ahok menyatakan, jika ada masalah biaya politik yang mahal, politik uang, atau kesenjangan akses.
Maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem, bukan kembali ke mekanisme lama yang lebih rentan dimanipulasi.
Katanya, “Kalau kita bilang ke masyarakat ada masalah, kita akan perbaiki. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membalikkan keadaan? Lucu kan.”
Menurutnya, mengembalikan pilkada ke DPRD ibarat “membunuh demokrasi secara perlahan” dan mengorbankan hak masyarakat.
Pada bagian lain, Ahok menyebut sejumlah partai menolak inovasi sistem pemilu karena merasa terancam jika harus bersaing secara sehat.
Ia menyebutkan, pemilu langsung seringkali dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak yang selama ini bergantung pada transaksi politik.
Dari seluruh pernyataan Ahok, muncul kesimpulan bahwa ada sebagian elite politik yang nyaman dengan sistem yang tidak transparan karena memberikan peluang manipulasi.
Mulai dari cerita pengalamannya di Bangka Belitung hingga pengalamannya menjadi bupati dan gubernur.
Ahok menegaskan, salah satu prinsip kekuasaan publik adalah hak rakyat, bukan elit.
“Jika sistemnya diperbaiki, tidak ada alasan untuk kembali ke model lama yang hanya menguntungkan segelintir orang.”
Ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar bangsa ini bukan hanya tingginya biaya pemilu, namun kemauan politik untuk menjalankan sistem dengan bersih. ***
