RakyatPos.id – Impor beras sebanyak 2,2 juta ton tahun ini belum mampu menurunkan harga beras dalam negeri. Malah, dugaan korupsi impor beras dan denda bongkar muat muncul yang merugikan negara hampir Rp3 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (8/7/2024), harga beras kembali mengalami kenaikan. Pada pekan pertama Juli 2024, kenaikannya mencapai 0,26 persen dibanding Juni 2024.
Yang lebih menyedihkan, sejumlah daerah mengalami kenaikan harga beras yang signifikan setiap minggunya. Pada minggu pertama bulan Juli, masih mengutip data BPS, sebanyak 109 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Sementara itu, harga beras rata-rata saat ini telah naik menjadi Rp15.077 per kilogram (kg).
“Kalau kita lihat jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, terus mengalami kenaikan. Pada minggu pertama bulan Juli, harga beras di 109 kabupaten/kota mengalami kenaikan,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M Habibullah dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2024 yang disiarkan kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (8/7/2024).
Angka kenaikan ini, katanya, terus mengalami kenaikan sejak minggu kedua Juni 2024. Saat itu, hanya 59 kota/kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras. Pada minggu ketiga, harga beras di 70 kabupaten/kota mengalami kenaikan. “Pada minggu keempat Juni, sebanyak 75 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras,” kata Habibullah.
Sekadar informasi, sepanjang Januari-Mei 2024, impor beras mencapai 2,2 juta ton yang dilakukan Perum Bulog secara berkala dengan melihat neraca beras nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.
Sebelumnya, Kajian Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan dugaan penggelembungan harga beras impor sebanyak 2,2 juta ton senilai Rp2,7 triliun kepada KPK pada Rabu (3/7/2024). Selain itu, SDR melaporkan dugaan kerugian negara akibat denda bongkar muat atau demurrage senilai Rp294,5 miliar. Total dugaan kerugian negara hampir mencapai Rp3 triliun.
Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto mendesak KPK segera memeriksa Ketua Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. “Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Hari.
Berdasarkan data, kata Hari, perusahaan asal Vietnam bernama Tan Long Group pernah menawarkan beras impor sebanyak 100.000 ton. Harganya 538 dolar AS per ton dengan skema FOB (Free on Board/Freight on Board), dan 573 dolar AS per ton dengan skema CIF (Cost, Insurance and Freight).
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras pada Maret 2024 mencapai 567,22 ribu ton. Total nilainya mencapai 371,60 juta dolar AS. Atau harga per tonnya sekitar 655 dolar AS. Jauh lebih mahal dibanding tawaran perusahaan Vietnam tersebut.
Dengan asumsi harga tertinggi dari Tan Long Group sebesar 573 dolar AS per ton, maka ada selisih 82 dolar AS per ton. Jika dikalikan dengan total impor beras tahun 2024 sebanyak 2,2 juta ton, maka selisihnya adalah 180,4 juta dolar AS. Dengan asumsi nilai tukar Rp15.000/dolar AS, maka setara dengan Rp2,7 triliun. Itu baru dugaan korupsi dari selisih harga beras impor.
Sementara itu, kerugian negara akibat denda bongkar muat atau demurrage, angkanya sekitar Rp294,5 miliar. Sebab kontainer berisi beras impor terlalu lama ‘parkir’ di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya. Dimulai sejak pertengahan hingga akhir Juni 2024.
Atas tudingan itu, Perum Bulog langsung membantahnya. Menurut Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, Perum Bulog telah menghitung total biaya demurrage yang biasanya kurang dari 3 persen dari nilai impor.
“Biaya demurrage, seperti halnya biaya pengiriman, merupakan konsekuensi logis dari mekanisme ekspor-impor,” jelas Bayu.
RakyatPos.ID Network
