RakyatPos.id -Izin penguasaan tanah bagi investor di ibu kota Indonesia saat ini sama seperti pada masa penjajahan Belanda di Indonesia yang berlangsung selama ratusan tahun.
“Penjajah Belanda sangat hati-hati dalam mengelola tanah. Alokasinya pun diatur,” kata anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pemerintah telah mengabaikan kepentingan rakyat, dengan memberikan izin kepada investor untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Negara (IKN) hingga 190 tahun selama dua siklus.
“Hong Kong saja hanya memberikan HGU selama 99 tahun, itu pun belum banyak yang masuk,” kata Mardani Ali Sera.
Pemberian HGU hingga 190 tahun ditandai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pada ayat (1) kebijakan tersebut, Badan Pengusahaan Penanaman Modal Republik Indonesia (OIKN) dapat memberikan jaminan kepastian mengenai jangka waktu hak atas tanah melalui siklus pertama.
OIKN dapat memberikan perpanjangan pada siklus kedua kepada pelaku usaha atau investor yang tercantum dalam perjanjian.
Secara lebih rinci, regulasi tersebut memberikan jangka waktu pemberian HGU kepada swasta hingga 95 tahun pada siklus pertama.
Perpanjangan untuk siklus kedua juga diberikan untuk jangka waktu 95 tahun. Dengan demikian, HGU yang dapat diberikan kepada investor di IKN dapat mencapai 190 tahun.
RakyatPos.ID Network
