RakyatPos.id – Sebanyak sembilan fraksi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) menyatakan dukungan terhadap usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 senilai Rp44,2 triliun untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7) malam, memahami dan menerima usulan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengajukan PMN bagi 16 BUMN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji tersebut, diputuskan untuk mendukung usulan penambahan modal tersebut demi pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional.
Sarmuji yang juga anggota Fraksi Partai Golkar itu menyatakan hampir seluruh anggota Komisi VI DPR RI menyetujui usulan pemberian PMN sebesar Rp44.249 karena banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir.
Misalnya, salah satu penyebabnya adalah karena PMN yang diberikan jauh lebih kecil dibandingkan dengan setoran dividen yang diberikan BUMN kepada negara.
“Dulu PMN sebagian besar atau mungkin sebagian besar atau seluruh PMN itu dibiayai dari utang luar negeri, namun saat ini PMN diusulkan dengan mengambil dividen dari BUMN,” kata Sarmuji seperti dilansir Antara.
Di sisi lain, perwakilan Fraksi PDIP Harris Turino juga mengatakan hal serupa.
Harris Turino merealisasikan dividen yang diberikan BUMN kepada negara sebesar Rp279,7 triliun sepanjang 2019-2024, lebih besar dibanding realisasi PMN yang hanya Rp226,1 triliun.
“Selain memberikan kontribusi dividen kepada negara, kami mengapresiasi BUMN juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN yang lebih baik ke depannya, kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN,” kata Haris.
Dukungan juga disampaikan dari Fraksi PKB. Melalui juru bicara PKB Tommy Kurniawan, partainya menginginkan PMN 2025 dapat semakin mengakselerasi kinerja perusahaan pelat merah.
“Kami juga berharap kepada perusahaan penerima PMN harus mampu menunjukkan perubahan dalam pekerjaan sehingga pemberian PMN harus riil dan penggunaannya harus selektif, serta bermanfaat bagi peningkatan daya beli, kesempatan kerja, sesuai dengan peran BUMN,” imbuh Haris.
Berikut daftar 16 BUMN yang telah mengajukan PMN pada tahun 2025 beserta nilai nominal dan alokasinya:
PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp13,86 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
PT ASABRI (Persero) sebesar Rp3,61 triliun untuk penyertaan modal. PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun untuk Program Listrik Desa.
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) mengajukan PMN senilai Rp3 triliun untuk memperkuat permodalan KUR. PT Pelni (Persero) senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.
PT Biofarma (Persero) senilai Rp2,21 triliun untuk belanja modal fasilitas baru. PT Adhi Karya (Persero) Tbk diusulkan memperoleh PMN senilai Rp2,09 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen dan Jalan Tol Solo-Yogya.
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp2 triliun untuk menyelesaikan 8 proyek strategis nasional (PSN).
PT Len Industri (Persero) Rp2 triliun untuk memperkuat industri pertahanan. PT Danareksa (Persero) Rp2 triliun untuk ketahanan pangan dan energi.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan rangkaian kereta baru yang ditugaskan pemerintah. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food senilai Rp1,62 triliun untuk modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah.
PT PP (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Jalan Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang.
Perum Damri Rp1 triliun untuk menambah 100 bus listrik Transjakarta. Perumnas Rp1 triliun untuk perumahan/rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). PT Industri Kereta Api (Persero) Rp976 miliar untuk pembangunan KRL
RakyatPos.ID Network
