RakyatPos.id – – Wakil Ketua Komisi Menurutnya, kata tersebut berpotensi mendelegitimasi kritik dan pengawasan terhadap pemerintah.
Andreas mengatakan kritik yang ditujukan kepada pemerintah adalah bagian dari demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh menyikapinya dengan kata-kata yang mempunyai makna buruk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, Fraksi PDI Perjuangan menghormati kebebasan berpendapat dan kebebasan pers sebagai hak konstitusional. Pemerintah harus bijak menyikapi kritik yang diterimanya.
“Kritik bukan pengkhianatan, tapi bagian dari proses demokrasi. Pemerintah harus membuktikan bukan anti kritik dengan melindungi kebebasan pers, menjamin ruang bagi masyarakat sipil, dan menyikapi kritik dengan perbaikan data dan kebijakan, bukan dengan label,” kata Andreas, Selasa (28/7).
Ia meminta pemerintah tidak menggunakan label negatif terhadap kelompok jurnalis, pengamat, akademisi, atau LSM. Segala bentuk kritik harus dihormati sebagai kebebasan berpendapat.
Andrea berharap pemerintah lebih terbuka terhadap data, transparansi, dan perbaikan kebijakan dalam menyikapi kritik. Serangan verbal dinilai dapat merugikan partisipasi masyarakat dalam bernegara.
“Pernyataan ini menjadi perhatian Komisi
Prabowo Bicara tentang Londo Ireng
Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap pihak-pihak yang dinilainya masih bersikap seperti londo ireng.
Prabowo meyakini sosok dengan karakter tersebut masih eksis hingga saat ini, meski tampil dalam wujud yang berbeda.
Pada masa penjajahan Belanda, istilah Londo Ireng digunakan untuk menyebut penduduk asli yang dianggap berpihak pada penjajah dan mengkhianati rakyatnya sendiri.
“Londo-Londo Ireng ini masih ada sampai sekarang. Cuma sekarang bajunya beda ya? Wartawan, wartawan, apa itu pengamat, LSM. LSM kita harus tanya, gajinya siapa? Listrikmu siapa? Listrikmu siapa? Ponselmu siapa yang bayar?” kata Prabowo saat menyampaikan pidato pada Harlah PKB ke-28, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis malam (23/7).
