Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, ada beberapa pihak yang berupaya menyuapnya selama satu tahun menjabat. Prabowo menegaskan tak ingin ikut campur dalam penegakan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berapa kali saya mau disuap, bolak-balik, minta ini dan minta itu. Tegakkan aturan, tegakkan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara, saya tidak akan ikut-ikutan yang lain, kata Prabowo saat panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Beberapa waktu lalu, Prabowo mengaku diberikan daftar perusahaan yang diduga melanggar hukum. Prabowo tidak ingin ikut campur dalam kasus tersebut.
“Kemarin saya dikasih daftar, ‘Pak, ini daftar puluhan perusahaan yang melanggar izinnya, yang izinnya dicabut, silakan dipelajari’. Saya bilang, saya tidak mau melihat itu, karena saya takut ada teman saya di sana,” ujarnya.
Enggak bagus, bisa jadi dipengaruhi oleh saya, begitu saya lihat daftarnya, aduh sobat, begitu saya lihat, itu Gerindra lagi, jadi lebih baik saya tidak melihatnya. Saya tidak mau tahu, jadi kalau dicabut, salahkan saja Jaksa Agung, ”lanjutnya.
Prabowo menyerahkan kasus hukum tersebut kepada pihak berwajib. Prabowo memberikan arahan bahwa tindakan partai tersebut bersalah dan melanggar hukum.
“Kalau sekarang saya bilang tidak tahu, saya serahkan ke aparat penegak hukum. Mereka bertanya 'Pak, petunjuknya apa?' Yang melanggar, ambil tindakan, sederhana saja, kata Prabowo.
Prabowo mengatakan kekayaan negara harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hal itu, kata dia, sudah tertuang dalam UUD 1945.
“Bahasa Indonesia tidak perlu ditafsirkan, Pasal 33 UUD ’45 sudah jelas, tidak perlu ada penerjemah, bumi dan air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, apa yang kurang jelas?
(lir/dhn)
