Maybrat, RakyatPos.id – Solidaritas Masyarakat Pro Demokrasi dan Peduli Hak Asasi Manusia Maybrat (SMM Prodem HAM), mendesak aparat keamanan segera menangkap pelaku penembakan tiga warga di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
Desakan tersebut disampaikan saat SMM Prodem HAM menggelar aksi damai di Kabupaten Maybrat, Selasa (18/8/2026).
Tiga warga sipil di Maybrat, yakni Silvester Assem, Selviana Sory, dan Anike Fatie dikabarkan ditembak di sekitar Sungai Kamundan/Muara Aifam yang merupakan daerah perbatasan antara Desa Ainot dan Desa Aifam, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Kamis malam (13/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Massa mendesak Pemerintah Kabupaten Maybrat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta jajaran TNI dan Polri segera mengambil langkah nyata mengusut kasus tersebut, dan memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab diadili secara hukum.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Aimas Santa Monika Silvester Mate menegaskan, masyarakat Maybrat tidak ingin kasus penembakan tiga warga hanya berakhir sebagai pembahasan rapat tanpa ada keputusan.
Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat dengan memastikan proses hukum yang transparan.
“Pemerintah tidak boleh tinggal diam atau sekadar menyampaikan bahwa persoalan ini sedang dibicarakan. Masyarakat perlu tindakan nyata,” kata Silvester Mate.
Menurutnya, hasil pertemuan antara Pemkab Maybrat, Pemprov Papua Barat Daya, dan jajaran TNI dan Polri harus menghasilkan keputusan konkrit. Jangan hanya sekedar menjadi ruang diskusi internal tanpa memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Masyarakat menunggu. Kalau pemerintah ingin masyarakat percaya, maka harus ada keputusan dan tindakan nyata,” ujarnya.
Ia mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat keamanan akan semakin berkurang jika kasus ini tidak ditangani secara serius.
Selain mendesak terduga pelaku segera ditangkap dan diadili, massa juga menyampaikan tuntutan terkait keberadaan pos TNI dan Polri di kawasan masyarakat Maybrat.
Ia mengatakan, masyarakat meminta keberadaan pos polisi di wilayahnya ditinjau ulang. Sebab, kehadiran aparat keamanan di kawasan tersebut disebut menimbulkan ketakutan dan keresahan.
Oleh karena itu, kami meminta pemerintah mengevaluasi seluruh keberadaan postingan tersebut, kata Silvester Mate.
Ia mengatakan masyarakat ingin hidup aman di tanahnya sendiri. Jika masyarakat merasa takut ketika ada pihak berwenang di wilayahnya, maka pemerintah harus menyikapi masalah ini dengan serius.
Sebab, jangan sampai masyarakat merasa tanahnya sendiri bukan lagi tempat yang aman.
SMM Prodem HAM meminta proses penyidikan dilakukan secara transparan dengan melibatkan lembaga yang berwenang memastikan fakta sebenarnya.
SMM Prodem HAM menegaskan akan memantau kasus tersebut, dan meminta semua pihak menempatkan keselamatan masyarakat sipil dan penegakan hukum sebagai prioritas.
Memastikan hasil pertemuan antara Pemkab Maybrat, Pemprov Papua Barat Daya, TNI dan Polri benar-benar menghasilkan langkah konkrit yang dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.
