RakyatPos.id – Pakar politik dan militer Selamat Ginting mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terlena dengan kedekatan politiknya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Politik yang berdekatan belum tentu sepakat. Kedalaman laut bisa diukur, kedalaman hati siapa yang tahu,” kata Selamat dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Agustus 2026.
Ia menilai, Prabowo perlu memiliki strategi yang matang dalam menghadapi kekuatan politik yang telah terbentuk selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, menghadapi jaringan kekuasaan yang sudah mengakar tidak mudah sehingga diperlukan langkah politik, hukum, dan ekonomi yang terukur.
Selamat mengatakan, salah satu langkah pemerintahan Prabowo yang perlu didukung adalah pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ia menilai keberadaan gugus tugas itu penting karena terkait dengan upaya melawan kekuasaan oligarki dan mengatur penguasaan sumber daya alam.
Ia justru mewanti-wanti adanya upaya yang berpotensi melemahkan Satgas PKH. Menurut dia, pembubaran atau pelemahan gugus tugas bisa membuka ruang bagi kepentingan kroni, apalagi bersamaan dengan pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Ini upaya melindungi kroni dengan cara melemahkan dan membubarkan Satgas PKH. Bertepatan dengan pembahasan RUU Perampasan Aset,” tegasnya.
Selamat juga menyinggung dinamika politik yang terjadi pada Agustus tahun lalu yang menurutnya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintahan saat ini. Ia menilai, berbagai gejolak politik harus diwaspadai Prabowo saat membaca peta kekuasaan di sekitar pemerintahannya.
Menurutnya, pidato Prabowo di hadapan DPR RI juga menunjukkan bahwa Presiden tidak ingin didikte oleh kekuasaan tertentu dan mempunyai caranya sendiri dalam menjalankan pemerintahan.
“Presiden Prabowo memberi kesan tidak mau didikte. Dia punya caranya sendiri,” ujarnya.
Oleh karena itu, Selamat mendorong Prabowo untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran elite pemerintahan, termasuk melalui perombakan kabinet dan perubahan institusi penegakan hukum dan militer. Menurutnya, perbaikan harus dilakukan secara komprehensif baik dari aspek hukum, politik, dan ekonomi.
Perlu diingatkan bahwa pergantian kekuasaan tidak selalu terjadi karena persoalan politik semata. Ia menilai persoalan kekuasaan hukum, ekonomi, dan politik bisa menjadi faktor yang saling terkait yang bisa menyebabkan jatuhnya pemerintahan.
Ia juga meminta Prabowo memperhatikan faktor usia dan potensi celah yang bisa dimanfaatkan oleh kekuatan lama. Menurutnya, sejarah politik Indonesia menunjukkan bagaimana perubahan kekuasaan bisa terjadi ketika kekuatan politik di sekitar pemimpin mulai bergerak.
Dalam kondisi seperti ini, Selamat menilai Prabowo perlu memastikan lembaga-lembaga negara bekerja secara independen dan efektif. Ia juga mengingatkan, KPK dan Polri dinilai belum sepenuhnya bisa diandalkan untuk menangani permasalahan terkait warisan kekuasaan sebelumnya.
“KPK dan Polri tidak bisa diandalkan karena warisan lamanya,” tegasnya.
